Makalah Ekonomi Politik (Barang Publik, Teori Organisasi dan Kolektif)

A.    Jenis-Jenis Barang

      Dalam memandang berbagai jenis barang dalam perekonomian, akan bermanfaat jika mengelompokkan menurut dua sifat atau karakteristik sebagai berikut.

·                  Apakah barang itu eksludable / daat dikecualikan (excludable).

·                  Apakah barang itu saingan (rival).

Melalui sifat diatas dapat membagi berbagai barang menjadi empat kategori, yaitu sebagai berikut.

1)      Barang Swasta / Private goods

Merupakan barang-barang yang bersifat ekskludabel (dapat dikecuaikan dalam pemanfaatanya) dan rival (merupakan barang saingan dalam pemanfaatanya). Mari kita ambil es krim sebagai conto. Tentu saja, es krim bersifat  ekskludabel karena terdapat kemungkinan untuk mencegh seseorang agar tidak memakan es krim, cukup dengan tidak memberinya es krim. Es krim juga merupakan barang rival karena jika seseorang memakan es krim, orang lain tidak dapat memakan es krim yang sama.

2)      Barang Publik / Public goods

Merupakan barang-barang yang tidak (bersifat) ekskludabel dan tidak juga bersifat rival. Artinya, kita tidak dapat mencegah orang dari menggunakan barang publik dan penggunaan seseorang atas barang publik tidak menguragi kemampuan orang lain untuk menggunakannya. Sebagai contoh, alarm angin puting beliung di suatu kota kecil adalah baran publik. Apabila alarm itu berbunyi, kita tidak mungkin menghalangi orang lainuntuk mendengarnya. Selain itu, apabila seseorang memperoleh manfaat dari alarm itu, dia tidak mengurangi manfaat alarm itu bagi orang lain.

3)      Sumber Daya milik bersama / common resource

Merupakan barang rival, tetapi tidak eksludable. Sebagai contoh, ikan-ikan dilautan merupakan barang rival; apabila seseorang menangkap ikan, jumlah ikan yang dapat ditangkap oleh orang lain menjadi berkurang luasnya lautan, sulit untuk menghentikan para nelayan dari mengambil ikan.

4)      Apabila suatu barang ekskludabel, namun bukan rival

Maka barang itu merupakan contoh monopoli alamiah. Contohnya adalah perlindungan kebakaran disebuah kota kecil. Mudah untuk mencegah orang lain menggunakan  barang ini; Dinas Pemadaman kebakaran cukup membiarkan rumahnya terbakar. Namun, perlindungan kebakaran bukan barang rival. Para petugas pemadam kebakaran menghabiskan sebagai besar waktu mereka menunggu terjadinya kebakaran sehingga melindungi satu rumah lagi kecil kemungkinan mengurangi perlindungan untuk rumah lain. Dengan kata lain, apabila warga kota telah menggaji dinas pemadam kebakaran, biaya tambahan untuk melindungi satu rumah lagi pun kecil.

B.     Definisi Barang Publik

              Secara umum barang publik biasa dipahami sebagai sesuatu yang dapat dinikmati atau dibutuhkan oleh semua orang. Suatu barang publik merupakan barang-barang yang tidak dapat dibatasi siapa penggunanya dan sebisa mungkin bahkan seseorang tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya. Barang publik adalah barang yang apabila dikonsumsi oleh individu tertentu tidak akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut.

Barang publik memiliki sifat non-rival dan non-eksklusif. Ini berarti konsumsi atas barang tersebut oleh suatu individu tidak akan mengurangi jumlah barang yang tersedia untuk dikonsumsi oleh individu lainnya dan non-eksklusif  berarti semua orang berhak menikamti manfaat dari barang tersebut. Contoh barang publik ini diantaranya udara, cahaya matahari, papan marka jalan, lampu lalu lintas, pertahanan nasional, pemerintahan dan sebagainya. Akan sulit untuk menentukan siapa saja yang boleh menggunakan papan marka jalan misalnya, karena keberadaannya memang untuk konsumsi semua orang.

              Barang publik sempurna (pure public goods) adalah barang yang harus disediakan dalam jumlah dan kualitas yang sama terhadap seluruh anggota masyarakat. Barang publik hampir sama dengan barang kolektif. Bedanya, barang publik adalah untuk masyarakat secara umum (keseluruhan), sementara barang kolektif dimiliki oleh satu bagian dari masyarakat (satu komunitas yang lebih kecil) dan hanya berhak digunakan secara umum oleh komunitas tersebut.

C.    Sifat-Sifat Barang Publik

Barang publik memiliki dua sifat atau dua aspek yang terkait dengan penggunaannya, yaitu :

Ø  Non-rivalry

Berarti bahwa penggunaan satu konsumen terhadap suatu barang tidak akan mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut. Setiap orang dapat mengambil manfaat dari barang tersebut tanpa mempengaruhi menfaat yang diperoleh orang lain. Contoh, dalam kondisi normal, apabila kita menikmati udara bersih dan sinar matahari, orang-orang di sekitar kita pun tetap dapat mengambil manfaat yang sama.

Ø  Non-excludable

Berarti bahwa apabila suatu barang publik tersedia, tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut. Dalam konteks pasar, maka baik mereka yang membayar maupun tidak membayar dapat menikmati barang tersebut. Contoh, masyarakat membayar pajak kemudian diantaranya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan jasa kepolisian, dapat menggunakan jasa kepolisian tersebut tidak hanya terbatas pada yang membayar pajak saja. Mereka yang tidak membayar pun dapat mengambil menfaat atas jasa tersebut. Singkatnya, tidak ada yang dapat dikecualikan (excludable) dalam mengambil manfaat atas barang publik.

D.    Perbedaan barang publik dengan barang yang lain

Ø  Non-eksklusivitas     

Salah satu sifat yang membedakan barang publik dengan barang lain adalah apakah orang dapat dikecualikan dari manfaat barang tersebut atau tidak. Bagi kebanyakan barang pribadi, pengecualian tentu saja sangat dimungkinkan. Pertahanan nasional merupakan contoh standar. Sekali suatu angkatan bersenjata dibentuk, setiap orang di suatu negara tersebut diuntungkan, apakah dia membayar atau tidak. Barang noneksklusif ini dapat dilawan dengan barang konsumsi pribadi yang eksklusif, seperti mobil atau film dimana pengecualian-pengecualian merupakan suatu masalah sederhana. Mereka yang tidak membayar barang pribadi tersebut tidak menerima jasa yang dijanjikan oleh barang tersebut.

Ø  Non-rivalitas

Sifat kedua yang menjadi karakter dari barang-barang publik adalah nonrivalitas. Barang-barang nonrivalitas adalah barang dimana manfaatnya dapat diberikan bagi pengguna tambahan dengan biaya marjinal nol. Pada sebagian besar barang, tambahan jumlah konsumsi membutuhkan sejumlah biaya produksi marjinal. Misalkan tambahan pemirsa pada satu saluran televisi tidak akan menambah biaya meskipun tindakan ini menyebabkan terjadinya tambahan konsumsi. Konsumsi oleh tambahan pengguna dari barang semacam itu adalah nonrivalitas/nonpersaingan sehingga tambahan konsumsi tersebut membutuhkan biaya marjinal sosial dari produksi sebesar nol, konsumsi tersebut tidak mengurangi kemampuan orang lain untuk mengkonsumsi.

E.     Barang Publik yang Penting

Ø  Pertahanan Nasional

Jika suatu negara berhasil dipertahankan, tidak ada seorang pun yang bisa dicegah untuk menikmati manfaatnya. Ketika seseorang menikmati manfaatnya, manfaat yang dirasakan oleh orang lain tidak akan berkurang. Oleh sebab itu, pertahanan nasional tidak bersifat ekskludabel maupun rival.

Ø  Penelitian ilimu pengetahuan

Jika seorang matematikawan menemukan sebuah teorima baru, maka teorima tersebut akan masuk kedalam ilmu pengetahuan yang boleh dimanfaatkan siapa saja secara gratis. Karena pengetahuan adalah barang publik, maka perusahaan-perusahaan swasta yang mencari keuntungan cenderung untuk menumpang gratis pada pengetahuan yang ditemukan oleh pihak lain, dan hasilnya, perusahan-perusahaan ini mengalokasikan sumber-sumber daya yang terlalu sedikit untuk menciptakan pengetahuan baru. Dengan hak paten, penemuannya bisa menikmati sendiri sebagian besar manfaatnya sampai batas waktu tertentu. Sebaliknya, seorang matematikawan tidak dapat mematenkan teorimanya karena pengetahuan umum seperti itu dapat digunakan oleh siapa saja dengan gratis. Dengan kata lain, berkat adanya undang-undang hak paten, pengetahuan spesifik dan teknis sifatnya ekskludabel, sedangkan pengetahuan umum tidak bisa dijadikan ekskludabel.

Ø  Pengentasan Kemiskinan

Sistem kesejahteraan bersama memberikan sedikit uang kepada keluarga miskin. Begitu juga, program makanan murah ditujukan untuk mengurangi biaya pembelian makanan bagi keluarga miskin berbagai program tempat tinggal dari pemerintah membuat harga tempat tinggal lebih terjangkau. Program-program anti kemiskinan ini dibiayai oleh pajak yang dipungut permerintah dari keluarga atau individu yang sukses secara finansial.

  

TEORI ORGANISASI DAN PERILAKU KOLEKTIF

Meskipun organisasi bisa dipahami secara umum, tetapi dalam realitas sosial ekonomi masyarakat terdapat banyak perbedaan tipe, bentuk, dan ukuran organisasi. Perbedaan tersebut menimbulkan implikasi yang berbeda jika dipakai sebagai alat kelembagaan oleh pelaku individu atau kelompok. Dengan demikian, setiap organisasi lahir dengan tujuan tertentu dan untuk kepentingan bersama dari individu-individu yang terlibat di dalamnya.

Negara sebagai sebuah organisasi juga mempunyai tujuan mewujudkan cita-cita suatu bangsa. Dalam sistem keuangan, negara mempunyai kekuatan memaksa atas dasar hukum dan perundang-undangan yang dibuat untuk mewajibkan warganya membayar pajak. Warga negara wajib membayar pajak karena negara pun menyediakan layanan-layanan publik yang bersifat mutlak seperti pertahanan keamanan, layanan birokrasi, dan sebagainya.

Dari dasar berpikir seperti ini, analisis selanjutnya sampai pada konsep dasar yang disebut barang publik, yaitu manfaat bersama yang disediakan oleh negara. Konsep ini menjadi dasar pemikiran bagaimana seharusnya negara mengalokasikan sumber keuangannya secara efektif (study of public finance). Negara mempunyai kewajiban menyediakan barang publik, setelah masyarakat membayar pajak.

A.    Tujuan Organisasi dan Teori Kelompok

Tujuan Organisasi. Karena kebanyakan tindakan yang diambil oleh kelompok individu dilakukan melalui organisasi, maka usaha untuk kajian tentang organisasi secara teoretis sangat bermanfaat. Kajian ini bertujuan untuk memahami organisasi sebagai sebuah entitas sosial  atau entitas ekonomi dan anatomi berbagai elemen yang ada di dalamnya. Dengan cara ini, maka perkembangan organisasi bisa dipahami  sisæmatis sehingga organisasi sebagai alat sosial atau sebagai alat bisa bermanfaat dan bekerja secara efektif.

Meskipun organisasi bisa dipahmi secara umum, tetapi dalam realitas  sosial ekonomi masyarakat terdapat banyak perbedaan tipe, bentuk dan  ukuran organisasi. Perbedaan tersebut menimbulkan implikasi yang berbeda pula jika dipakai sebagai alat kelembagaan oleh pelaku-pelaku individu atau kelompok. Dengan demikian, penting sekali untuk memahami seluk-beluk Organisasi secara teoretis ditinjau dari berbagai aspek perbedaan tersebut.

Banyak pandangan dari berbagai ahli ilmu sosial dan ilmu politik dalam mengkaji eksistensi organisasi. Misalnya, pandangan Harold Laski, seorang ahli ilmu politik, asosiasi ada untuk memenuhi tujuannya di mana sekelompok manusia mempunyai tujuan bersama tersebut. Dengan demikian, setiap organisasi lahir dengan tujuan tertentu dan untuk bersama dari individu-individu yang terlibat di dalamnya.

Misalnya, organisasi mahasiswa lahir dengan tujuan untuk memperjuangkan kepentingan belajar, organisasi profesi hukum bertujuan untuk memperjuangkan tegaknya hukum masyarakat, dan sebagainya.Jadi, hampir tidak ada organisasi dibuat tanpa tujuan yang jelas. Sehingga eksistensi organisasi tersebut sama dengan tujuan yang melekat didalamnya. Kelangsungan dari organisasi akhirnya sangat tergantung pada sejauh mana tujuan-tujuan bersama dapat dicapai, termasuk aspek keadilan dan distribusi manfaatnya.

Hal yang sama berlaku untuk organisasi besar seperti sebuah pemerintahan atau negara. Organisasi ini tergolong ekstrem karena ukurannya yang sangat besar dengan tujuan tunggal untuk menjaga eksistensi bersama sebagai bangsa, termasuk banyak tujuan lainnya Penduduknya, sebagai anggota organisasi besar ini, mempunyai tujuan dasar atau cita-cita luhur yang sama sebagai sebuah bangsa.

            Olson memberikan penjelasan tentang organisasi yang tidak lepas dari pandangan-pandangan ahli-ahli ilmu sosial dan ilmu politik sebelumnya. Arthur Bentley yang dianggap sebagai peletak dasar teori kelompok berpendapat bahwa tidak ada organisiasi tanpa kepentingan di dalamnya.Sedangkan ahli psikologi sosial, seperti Raymond Cattell, berpendapat bahwa setiap kelompok mempunyai kepentingan masing-masing.

Kelompok Besar dan Barang Publik. Kombinasi kepentingan individu dan kelompok di dalam suatu organisasi sebenarnya bisa analog dengan pasar yang bersaing. Keunikan dari pendekatan ekonomi rasional atau  mazhab pilihan publik adalah cara pendekatannya yang bersifat transformatif untuk memahami 'kelompok sosial secara lebih dinamis. Teori pasar sebagai sebuah kekayaan paradigma ilmu ekonomi dapat dipakai untuk mémbantu memahami kelompok dari aspek yang lain.

Selama ini, kelompok sosial dipelajari hanya dari sifat-sifatnya yang melekat dan tujuan yang menyatukan anggota-anggotanya. Namun, analisis yang bersifat interaktif tidak dilakukan karena tidak ada teori yang cukup untuk menjélaskan aspek dinamis dari suatu kelompok. Ilmu ekonomi dengan kekayaan paradigma pasar sebagai suatu proses pertukaran memberikan sarana instrumental untuk memahami kelompok sebagai proses pertukaran yang dinamis. Artinya, interaksi antar-perusahaan di dalam pasar sama dengan interaksi anggota-anggota kelompok.

Perusahaan-perusahaan di dalam suatu industri (kumpulan perusahaan sejenis) yang bersaing sempurna mempunyai kepentingan yang sama agar harga hasil produksinya tetap tinggi. Semua perusahaan berusaha untuk Menjaga agar produk yang dihasilkan menurun karena tidak menguntungkan dan membuatnya bangkrut. Sikap seperti ini merupakan watak tergantung dasar dari perusahaan karena eksistensi dan kemajuannya sangat pada harga dan keuntungan yang diperoleh.

Karena harga yang sama dan tercipta secara kolektif di dalam pasar tersebut, maka satu perusahaan tidak mungkin berharap bisa menaikkan harga tanpa yang lain bertindak serupa. Akan tetapi, perusahaan-perusahaan di dalam industri tersebut juga mempunyai kepentingan yang sama yakni berusaha menjual produknya sebanyak mungkin sampai biaya untuk memproduksi satu unit yang lain tidak melebihi harga satu unit prduk tersebut.

Di dalam kasus ini tidak ada kepentingan bersama (common interests) karena kepentingan satu perusahaan selalu berlawanan dengan kepentingan perusahaan lainnya. Ketika semua perusahaan mempunyai kepentingan bersama dalam hal harga yang lebih tinggi, mereka juga mempunyai kepentingan yang antagonistik dalam kaitannya dengan penjualan produknya sebanyak mungkin dari masing-masing perusahaan. Gambaran ini bisa dilihat dalam grafik penawaran dan permintaan pasar.

Dengan demikian, perusahaan-perusahaan di dalam industri berusaha  memaksimumkan keuntungannya. Sikap ini merupakan watak dasar dari perusahaan di dalam pasar. Akan tetapi, keuntungan bagi industri secara keseluruhan biasanya lebih kecil dari yang diharapkan karena pasar memberi peluang kepada banyak pihak untuk menikmatinya. Dengan
demikian, hanya produsen yang terbaik mendapatkan keuntungan yang baik pula, meskipun tidak sebanyak yang diharapkan.

Inilah fakta teoretis dari suatu pasar yang bersaing sempurna untuk suatu komoditi tertentu. Yang penting diingat bahwa semua perusahaan mempunyai kepentingan bersama untuk membentuk harga yang lebih tinggi bagi produknya, tetapi selalu di bawah bayang-bayang biaya yang harus ditanggung karena masing-masing harus mengurangi produksi atau penjualannya - dalam rangka mencapai harga yang lebih tinggi tersebut.

B.     Perilaku Kolektif

Ahli sosiologi menggunakan istilah perilaku kolektif mengacu pada perilaku sekelompok orang yang muncul secara spontan, tidak terstruktur sebagai respons terhadap kejadian tertentu. Perilaku kolektif adalah suatu perilaku yang tidak biasa , sehingga perilaku kolektif dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang relatif spontan, tidak terstruktur dan tidak stabil dari sekelompok orang, yang bertujuan untuk menghilangkan rasa ketidakpuasan dan kecemasan. Sehingga kita dapat membedakan antara perilaku kolektif dengan perilaku yang rutin. Secara teoritis perilaku kolektif dapat dijelaskan dari berbagai sudut teori antara lain teori penyebaran, teori interaksionis, teori emergent-norm dan teori value-added. Kondisi pokok yang memicu munculnya perilaku kolektif menurut teori value-added adalah: kesesuaian struktural, ketegangan struktural, berkembangnya kepercayaan umum, faktor yang mendahului, mobilisasi dan kontrol sosial.

Horton dan Hunt berpendapat bahwa perilaku kolektif ialah mobilisasi berlandaskan pandangan yang mendefinisikan kembali tindakan sosial, menurut Milgran dan Touch ialah suatu perilaku yang lahir secara spontan, relatif, tidak terorganisasi serta hampir tidak bisa diduga sebelumnya, proses kelanjutannya tidak terencana dan hanya tergantung pada stimulasi timbal balik yang muncul dikalangan para pelakunya, dan senada pula dengan pendapat Robetson .Dapat kami simpulkan dari definisi-definisi tersebut bahwa perilaku kolektif adalah perilaku yang:

(1)   Dilakukan bersama oleh sejumlah orang

(2)   Bersifat spontanitas dan tidak terstruktur

(3)   Tidak bersifat rutin

(4)   Merupakan tanggapan terhadap rangsangan tertentu.

Perilaku kolektif merupakan perilaku menyimpang namun berbeda dengan perilaku menyimpang karena perilaku kolektif merupakan tindakan bersama oleh sejumlah besar orang, bukan tindakan individu semata-mata. Bila seseorang melakukan pencurian di suatu toko, maka hal ini termasuk suatu perilaku menyimpang, namun bila sejumlah besar orang secara bersama-sama menyerbu toko-toko dan pusat-pusat perdagangan untuk melakukan pencurian atau penjarahan (sebagaimana di sejumah kota di Pulau Jawa pada tahun 1998 dan 1999), maka hal ini termasuk suatu perilaku kolektif. Perilaku kolektif meliputi perilaku kerumunan (crowd) dan gerakan sosial (civil society). Rangsangan yang memicu terjadinya perilaku kolektif bisa bersifat benda, peristiwa maupun ide.

Faktor Penentu Perilaku Kolektif

Perilaku kolektif bisa terjadi dimasyarakat mana saja, baik masyarakat yang sederhana maupun yang kompleks. Menurut teori Le Bon perilaku kolektif dapan ditentukan oleh 6 faktor berikut ini :

a.       Situasi social: Situasi yang menyangkut ada tidaknya pengaturan dalam instansi tertentu.

b.      Ketegangan structural: Adanya perbedaan atau kesenjangan disuatu wilayah akan menimbulkan ketegangan yang dapat menimbulkan bentrok ketidakpahaman

c.       Berkembang dan menyebarnya suatu kepercayaan umum: Misalnya : berkembangnya isu-isu tentang pelecehan suatu agama atau penindasan suatu kelompok yang dapat menyinggung kelompok lain

d.      Factor yang mendahului: Yakni factor-faktor penunjang kecemasan dan kecurigaan yang dikandung masyarakat. Misalnya desas-desus isu kenaikan harga BBM, yang diperkuat dengan pencabutan subsidi BBM, hal ini dapat memicu kuat sekelompok orang untuk protes.

e.       Mobilisasi perilaku oleh pemimpin untuk bertindak: Perilaku kolektif akan terwujud apabila khalayak ramai dikomando/dimobilisasikan oleh pimpinannya.

f.        Berlangsungnya suatu pengendalian social: Merupakan hal penentu yang dapat menghambat, menunda bahkan mencegah ke 5 faktor diatas, misalnya : pengendalian polisi dan aparat penegak hukum lainnya.

Dari keenam faktor penentu tersebut merupakan suatu rangkaian yang dapat menyebebkan terjadinya suatu perilaku kolektif

STUDI KASUS

Apakah Mercusuar Merupakan Barang Publik?

            Sebagian barang dapat berubah dari barang publik menjadi barang swasta dan sebaliknya, bergantung pada situasi. Sebagai contoh, pertunjukkan kembang api merupakan barang publik jika diadakan di kota berpenduduk banyak. Akan tetapi, jika diadakan di taman hiburan swasta, seperti Disney World, pertunjukkan kembang api lebih merupakan barang swasta karena pengunjung taman hiburan membayar tiket masuk.

            Contoh lainnya adalah mercusuar. Kalangan ekonomi telah lama menggunakan mercusuar sebagai contoh barang publik. Mercusuar digunakan untuk menandai lokasi tertentu sehingga kapal yang lewat dapat menghindari perairan berbahaya. Manfaat yang diberikan mercusuar kepada kapten kapal tidak ekskludabel dan tidak juga rival, sehingga setiap kapten memiliki keinginan untuk menjadi penumpang gratis dengan menggunakan mercusuar untuk navigasi tanpa harus membayar. Karena masalah penumpang gratis ini, pasar swasta biasanya gagal menyediakan mercusuar yang diperlukan para kapten kapal. Akibatnya, sebagian besar mercusuar dewasa ini dioperasikan oleh pemerintah.

            Namun pada beberapa kasus, mercusuar lebih dekat pada barang swasta. Di pantai Inggris pada abad ke- 19, beberapa mercusuar dimiliki dan dioperasikan secara pribadi. Para pemilik mercusuar tersebut tidak menarik biaya dari para kapten kapal, tetapi menarik biaya dari pemilik pelabuhan tersebut. Jika pemilik pelabuhan tidak membayar, pemilik mercusuar mematikan lampunya dan kapal-kapal pun menghindari pelabuhan tersebut.

            Dalam menentukan apakah suatu barang merupakan barang publik, kita harus menetukan jumlah penerima manfaatnya dan apakah para penerima manfaat ini ekskludabel dari penggunaan barang tersebut. Masalah penumpang gratis muncul apabila penerima manfaat berjumlah banyak dan mustahil mengecualikan salah seorang dari mereka. Jika sebuah mercusuar menguntungkan banyak kapten kapal maka mercusuar itu merupakan barang publik. Namun, jika menguntungkan pemilik tunggal pelabuhan maka mercusuar itu lebih merupakan barang swasta. 

Referensi

1.      Prof. Dr. Didik J. Rachbini, Ekonomi Politik : Paradigma dan Teori Publik, 2002, Ghalia Indonesia, Jakarta.

2.      Prof. Dr. Didik J. Rachbini, Ekonomi Politik  dan Teori Pilihan Publik Edisi Kedua, 2006, Ghalia Indonesia, Bogor.

3.      Komsiah, Siti. S.IP, M.Si., Modul Pengantar Sosiologi, Jakarta : Pusat Pengembangan Bahan Ajar Universitas Mercu Buana, 2010

4.      Razak Yusron. Sosiologi Sebuah Pengantar, Bandung : Gamma Press, 2007

Ilmu Perbandingan Administrasi Negara (Aspek Perbandingan Jepang)

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Jepang adalah salah satu negara maju yang cukup berpengaruh di dunia saat ini. Jepang banyak menghasilkan teknologi-teknologi canggih dan sekarang digunakan juga oleh negara-negara lain.

Masyarakat Jepang dikenal dengan sikap disiplin dan kerja kerasnya. Hal inilah yang menyebabkan Jepang mengalami kemajuan yang sangat pesat setelah kejatuhan mereka pada perang dunia ke-2. Jepang negara yang memiliki budaya yang sangat unik. Mereka menjalani dua hal yang menjadi kebalikan secara bersamaan misalnya, Jepang sangat maju dalam bidang teknologi, tetapi masyarakat Jepang juga sangat menghargai alam dan menyukai sesuatu yang bersifat alami, dan peduli tentang keadaan alamnya.

Dalam menjalani kehidupannya masyarakat Jepang didukung dengan fasilitas- fasilitas yang praktis dan canggih, dan saat ini kehidupan masyarakat Jepang juga sudah banyak dipengaruhi oleh budaya masyarakat barat tetapi budaya tradisional mereka juga tetap mereka jaga dan tetap memberi pengaruh dalam setiap kehidupan masyarakat Jepang. 

Budaya-budaya tradisional Jepang yang memberi pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat Jepang diantaranya adalah budaya kelompok dan budaya malu. Selain teknologi, dalam bidang kesusastraan Jepang juga terus mengalami perkembangan. Jepang menghasilkan banyak karya sastra dan dikenal di dunia. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya novel hasil karya sastra Jepang yang diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan juga memiliki banyak peminat.

PEMBAHASAN

A.    Sistem Pemerintahan

Jepang adalah negara kekaisaran, yang mana kepala negaranya seorang kaisar dengan kepala pemerintahan seorang perdana menteri. Ciri-ciri sistem pemerintahan Jepang adalah sebagai berikut.

a)      Bentuk pemerintahan adalah monarki konstitusional dengan sistem demokrasi parlementer.

b)     Kepala pemerintahan dalah raja/kaisar. Raja/kaisar Jepang sebagai simbol dan lambang kesatuan. Kepala perdana menteri adalah perdana menteri.

c)      Pemilihan raja berdasarkan keturunan, sedangkan perdana menteri berasal dari pimpinan partai mayoritas yang ada di parlemen (House of Representatives).

d)     Parlemen menganut sistem bikameral

e)      Badan kehakiman adalah supreme court.

Jepang, menggabungkan sistem pemerintahan dulu seperti kerajaan, dengan sistem pemerintahan yang banyak diterapkan oleh negara-negara barat sekarang ini, sehingga sistem ini saling menutupi kelemahannya satu sama lain.

Raja Jepang, merupakan bukanlah seseorang yang satu-satunya menentukan kebijakan negara, sebab kebijakan ini telah diserahkan  seutuhnya kepada perdana menteri yang dipilih oleh partai mayoritas di masyarakat.

Raja hanya merupakan simbol pemersatu bangsa Jepang, sementara perdana menteri adalah orang yang ditugaskan atau berperan besar dalam menentukan setiap arah kebijakan yang ditempuh oleh negara tersebut. Kolaborasi sistem pemerintahan kekaisaran Jepang dan Perdana Menteri sebagai pengambil kebijakan, membuat berjalannya sistem pemerintahan negara mereka berjalan dengan baik, karena terbinanya kinerja antara satu sama lain.

Jepang merupakan negara yang memiliki konsep dwi partai, antara pemerintah dan oposisi, sehingga dalam pelaksanaan politik, negara yang memegang prinsip dwi partai di negaranya, lebih jelas dalam visi-misinya, pilihan rakyat dalam berdemokrasi juga tidak dibuat bingung seperti di Indonesia yang memakai sistem multi partai, setiap warga negara berhak mendirikan partai asalkan memenuhi syarat-syarat yang berlaku.

Kekurangan sistem multi partai, juga tidak konsentrasinya tentang visi misi dan perbedaan arah partai satu ke partai yang lain, karena hampir semua partai memiliki visi misi yang sama. Berbeda dengan sistem dwi partai, ada partai pemerintah dan ada partai oposisi, tugas dari partai pemerintah adalah menjalankan fungsi negara dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tugas yang diberikan atas kemenangan dalam sebuah pemilihan, sedangkan partai oposisi, bertugas untuk mengawasi pelaksanaan sistem pemerintahan oleh partai pemerintah.

Walaupun berbeda, namun kedua partai ini memiliki tujuan yang sama untuk membangun negara yang maju dan makmur. Sistem dwi partai juga tidak rawan oleh penyalahgunaan kepentingan oleh kelompok-kelompok tertentu, seperti sistem multi partai yang banyaknya kelompok-kelompok berbeda di dalamnya, menyebabkan banyaknya kepentingan yang tidak jelas yang rawan akan penyalahgunaan wewenang.

Jepang juga terkenal akan industri-industrinya, seperti di bidang otomotif, elektronik, dan industri hiburan.

Jepang menerapkan industri kreatif di negaranya, industri kreatif berhasil diciptakan dengan sumber daya manusia yang dimanfaatkan sebaik mungkin. Bekal pendidikan di Jepang, adalah aspek yang sangat dianggap penting. Jepang menjunjung tinggi Ilmu Pengetahuan sebagai dasar untuk membangun bangsanya. Perhatian terhadap guru-guru di Jepang sangat tinggi oleh pemerintah, sebab dari sejak lama Para leluhur Jepang mengajarkan untuk menghargai seorang guru, guru dianggap sebagai pondasi awal untuk membangun generasi-generasi pembangun bangsa yang cerdas. Bangsa yang cerdas, tentunya akan menghasilkan kesuksesan dalam memakmurkan kesejahteraan rakyat seutuhnya.

Penegakan hukum di Jepang juga sangat baik dan tegas, para aparatur hukum negara dalam membuat sebuah aturan sangat jarang dalam pelanggarannya oleh masyarakat Jepang, mengapa ? karena sanksi tegas yang diberikan sangatlah tegas, sehingga setiap warga menaati aturan hukum Undang-Undang yang berlaku.

B.     Ideologi

Ideologi Hakko Ichiu (Delapan Penjuru Dunia Di Bawah Satu Atap) merupakan ideologi yang sangat diyakini oleh bangsa Jepang. Menurut ideologi ini, Jepang ditakdirkan untuk menguasai dunia. Ideologi Hakko Ichiu ditanamkan melalui pendidikan di sekolah-sekolah dan pertama kali dimulai melalui proses sosialisasi di kalangan guru. Para guru inilah yang ditugasi untuk menanamkan dan menyebarkan ideologi ini. Proses pelatihan untuk pemahaman Hakko Ichiu ini dilakukan di setiap kabupaten dan berlangsung sekitar 3 bulan secara bergiliran hingga merata

C.    Kebijakan

Tahun 2004, Pemerintah Jepang menaikkan harga rokok. Dengan dinaikkannya rokok, tidak menyebabkan ongkos kendaraan atau transportasi menjadi naik.

Pada tahun 2007 Pemerintah Jepang membuat larangan merokok di semua taksi di Jepang, tidak terkecuali untuk pengemudinya. Tak hanya di angkutan umum, pemerintah Jepang juga memberlakukan larangan merokok di area publik.

Tahun 2008, Pemerintah Jepang mengeluarkan kartu “Taspo”, yaitu semacam SIK (Surat Ijin Merokok), dengan tujuan anak di bawah umur 20 tahun tidak boleh merokok. Masing-masing perokok wajib terdaftar sebagai perokok dan wajib memiliki kartu tersebut. Kartu Taspo ini sangat sakti. Mesin penjual rokok atau toko tidak akan menjual rokoknya kepada yang tidak memiliki kartu ini.

Meski begitu, pemerintah Jepang tidak melakukannya dengan semena-mena. Mereka memahami bahwa peraturan dibuat untuk mengakomodasi kepentingan semua lapisan masyarakatnya.

Pemerintah Jepang memang memberlakukan denda 5000 Yen atau senilai 400 ribu Rupiah jika anda merokok di sembarang tempat, namun mereka juga menyediakan begitu banyak ruang merokok di area publik. Hampir di setiap pusat kota terdapat beberapa ruang merokok yang disediakan agar warga Jepang yang merokok tidak melanggar peraturannya.

Dari beberapa peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Jepang, bisa dilihat bahwa peraturan yang dibuat di sana adalah sebuah produk hukum yang berupaya mengakomodasi kebutuhan masyarakatnya. Pemerintah Jepang tidak semena-mena dalam memberlakukan kebijakannya, karena dalam setiap peraturan yang dibuat akan berdampak pada kehidupan masyarakatnya.

D.    Kepemimpinan

a)      Perdana Menteri tidak mau menerima gaji

Perdana Menteri Jepang Naoto Kan mengatakan bahwa dia akan menyerahkan gajinya sampai krisis nuklir akibat tsunami di Jepang berakhir. Gaji perdana menterinya yang sebesar 1.636.000 Yen sebulan (Rp.163.600.000) dengan rela diserahkannya.

Pengumuman perdana menteri ini dilakukan di hari yang sama dengan sekitar 100 warga Jepang telah dievakuasi dari daerah dekat pabrik Jepang Fukushima Daiichi nuklir, diizinkan pulang untuk mengumpulkan barang-barangnya. Setelah mengenakan pakaian pelindung untuk menjaga terhadap radiasi, mereka diperbolehkan pergi ke rumah mereka di desa Kawauchi. Mereka hanya diperbolehkan membawa satu tas kecil dan bisa tinggal di rumah mereka selama dua jam.

Selain menyatakan takkan menerima gajinya hingga krisis nuklir di negaranya usai, dia juga meminta maaf kepada rakyat Jepang. “Sebagai orang yang bertanggung jawab atas kebijakan ini, saya ingin menawarkan permintaan maaf saya kepada masyarakat,” katanya dalam konferensi pers.

b)     Menangis Karena Merasa Tidak Bisa Berbuat Apa-apa

Managing Director Tokyo Elektrik Power Company, Akio Komiri, perusahaan yang mengelola pembangkit listrik tenaga nuklir di Fukushima langsung menangis sesaat setelah meninggalkan jumpa pers saat pemerintah Jepang secara resmi mengumumkan tingkat radiasi yang ditimbulkan dari ledakan sejumlah reaktor di PLTN tersebut berisiko membunuh manusia yang terpapar radiasi.

Badan Pengamanan Nuklir dan Industri Jepang telah mengakui jika bencana nuklir yang terjadi di Negara Matahari Terbit itu telah mencapai leve. Sebuah level yang menurut badan Internasional Energi Atom PBB sebagai tingkatan yang bisa membunuh manusia.

c)      Mengundurkan diri

Jepang adalah negara yang kerap diwarnai pengunduran diri pejabat. Budaya malu dan merasa bersalah begitu kental dalam kehidupan mereka. Apabila seorang pejabat publik bersalah, secara otomatis ia akan mengundurkan diri dari jabatannya. Misalnya saja kasus pengunduran diri Menteri Luar Negeri Jepang, Seiji Maehara. Ia mengundurkan diri dari jabatannya karena terbukti menerima donasi dari warga Korea Selatan yang bermukim di Tokyo. Total nilai donasinya hanya 250.000 Yen (sekitar Rp 25 juta).

Uang tersebut tidak sepeserpun digunakan untuk pribadi Maehara, namun sebagai dana sumbangan partai politiknya, atau Partai Demokrat Jepang (DPJ). Entah karena tidak tahu, atau kurang teliti, tenyata pemberian itu melanggar UU Partai Politik di Jepang, yang tidak boleh menerima sumbangan dari bukan warga negara. Meski jumlahnya tidak besar, hanya Rp 25 juta, Maehara tetap dianggap melanggar.

d)     Memberikan pidato agar rakyat bersemangat

Perdana Menteri Jepang Naoto Kan memberikan pidato yang sangat mengharukan dan dapat membakar semangat warga Jepang akan cepat bangkit dari keterpurukan pasca tsunami. Ia menyatakan, “Kami akan membangun kembali Jepang dari awal. Dalam sejarah Jepang, bangsa ini terbentuk dari pulau kecil namun secara ajaib mampu menunjukkan pertumbuhan ekonomi dengan upaya dari semua warga negara Jepang. Itulah cara Jepang dibangun,” katanya dalam pidato yang disiarkan televisi.

e)      Berani Menerima resiko demi menenangkan warganya

Politisi Partai Demokratik Jepang, Yasuhiro Sonoda meminum air dari reaktor nuklir Fukushima. Video peristiwa ini telah beredar di Youtube. Anggota Parlemen Jepang itu mencoba membuktikan bahwa air tanah (yang telah dimurnikan) di bawah kawasan reaktor nuklir Fukushima aman untuk diminum. Pejabat kabinet pemerintah itu tertantang membuktikan pernyataan pemerintah secara langsung di depan para jurnalis.         

Sebelumnya penduduk sekitar reaktor Fukushima memang diserang kekhawatiran atas keamanan air di wilayah tersebut pascakerusakan reaktor nuklir akibat tsunami tahun 2011. Air yang diminum diolah dari bawah permukaan gedung 5 dan 6 reaktor tersebut. Menurut operator pabrik Tokyo Electric Power Co, air yang dimurnikan itu disedot dari tanki penyimpanan pada 22 Oktober 2011. Air itu lalu di rebus dan disterilkan. Air itu dinyatakan bebas dari kontaminasi radioaktif.

E.     Ekonomi

Jepang merupakan salah satu Negara paling maju di dunia. Saat ini ekonomi pasar bebas dan industri Jepang merupakan yang ketiga terbesar di dunia setelah Amerika Serikat dan Republik Rakyat Cina, dilihat dari segi varitas daya beli internasional. Ekonomi jepang ini dibentuk dari semua elemen yang membentuk ekonomi modern yaitu : industri, perdagangan, pertanian, dan lain sebagainya. Kesemuanya ini disokong oleh sistem informasi dan transportasi serta perbankan yang baik.

Faktor lain, yang juga mendukung perekonomian Jepang adalah hubungan baik dengan berbagai banyak negara yang akhirnya membantu melancarkan perdagangan luar negerinya. Ciri-ciri khas ekonomi Jepang di antaranya adalah kerja sama yang erat diantara perusahaan yang bergerak di bidang pengilangan, perbekalan, pengedaran, dan bank (kelompok kerja sama ini disebut keiretsu), negosiasi upah antara perusahaan swasta dengan serikat buruh (shunto), hubungan baik dengan birokrasi pemerintahan, dan jaminan karir sepanjang hayat (shushin koyo) untuk hampir sepertiga tenaga kerja di kota, serta jaminan kontrak kerja bagi buruh.

Secara keseluruhan, selama tiga dekade, pertumbuhan ekonomi Jepang sebenarnya amat mengagumkan: rata-rata 10% pada dekade 1960-an, rata-rata 5% pada 1970-an, dan rata-rata 4% pada 1980-an. Hal itu didorong dari banyaknya investasi di sektor-sektor industri dan juga tingginya tabungan rakyat pada saat itu yang membantu pertumbuhan perbankan yang solid. Modal ini kemudian banyak digunakan dalam hal pengenalan teknologi baru, kebanyakan dibawah lisensi perusahaan asing.

Dalam pertumbuhan ekonominya, Jepang sering mengalami pasang surut. Salah satu contoh penurunannya adalah pada tahun 1974, pertumbuhan ekonomi jepang turun sampai –0.5%, sangat berbeda dari pertumbuhan ekonominya pada tahun 1960-an hingga awal 1970-an yang bisa mencapai 11%. Ini disebabkan karena terjadinya krisis minyak. Hal itu membuktikan kelemahan ekonomi Jepang yang sangat tergantung pada impor minyak sebagai sumber energi dari negara lain. Pertumbuhan ini pun kembali melesu pada dekade 1990-an, terutamanya disebabkan dampak sampingan perburuhan secara berlebihan selepas tahun 1980-an dan dasar-dasar ekonomi pengurangan inflasi yang bertujuan membebaskan diri dari kelebihan spekulasi pasaran saham dan harga penjualan tanah.

Di awal tahun 2008 ini, pertumbuhan ekonomi Jepang kembali bergerak lambat, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu diantaranya yaitu merosotnya investasi perumahan. Menurunnya investasi di sektor perumahan tersebut disebabkan berkurangnya aktivitas konstruksi akibat pengetatan regulasi Juni tahun lalu. Hal tersebut dilakukan menyusul skandal pemalsuan data bangunan pendirian beberapa blok apartemen oleh seorang arsitek Jepang. Para pengusaha di sektor perumahan juga mengaku kesulitan menyesuaikan diri dengan kebijakan baru tersebut, sehingga mereka memilih untuk menahan dulu investasi di sektor tersebut. Tantangan terbesar yang dihadapi Pemerintah Jepang, menurut mereka, adalah membenahi sektor belanja konsumen yang mengalami keterpurukan akibat menurunnya sentimen, lambatnya pertumbuhan upah, dan melambungnya sejumlah harga komoditas.

§  Sistem Ekonomi Jepang

Ekonomi pasar bebas dan terindustrisasi Jepang merupakan ketiga terbesar di dunia setelah Amerika Serikat dan Cina dalam istilah paritas daya beli internasional. Ekonominya sangat efisien dan bersaing dalam area yang berhubungan ke perdagangan internasional, tapi produktivitas lebih rendah di bidang agriklutur, distribusi, dan pelayanan.

Setelah mencapai pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia dari 1960-an ke 1980-an, ekonomi Jepang merosot secara drastis pada awal 1990-an, ketika "ekonomi gelembung" jatuh. Persediaan kepemimpinan industri dan teknisi, pekerja yang berpendidikan tinggi dan bekerja keras, tabungan dan invesatasi besar dan promosi intensif pengembangan industri dan perdagangan internasional telah memproduksi ekonomi industri yang matang.

Jepang memiliki sumber daya alam yang rendah, tetapi perdagangan menolongnya mendapatkan sumber daya untuk ekonominya.

Meskipun prospek ekonomi jangka panjang Jepang masih bagus, namun sekarang dia berada dalam resesi terburuknya sejak Perang Dunia II. Harga saham dan properti tetap yang turun, menandai akhir dari "ekonomi busa" 1980-an. GDP nyata di Jepang tumbuh rata-rata sekitar 1% antara 1991-98, dibandingkan dengan 1980-an sekitar 4%. Pertumbuhan di Jepang pada dekade ini lebih rendah dari pertumbuhan negara maju lainnya. Jepang memasuki masa resesi pada awal millenia, dimulai oleh resesi di Amerika Serikat, tetapi sejak 2003 telah mulai tumbuh kembali dengan kuat dan pada 2004 menikmati pertumbuhan tertinggi sejak 1990.

§  Sektor jasa

Sejumlah tiga perempat dari total penghasilan ekonomi Jepang berasal dari sektor jasa. Industri utama sektor jasa di Jepang berupa bank, asuransi, realestat, bisnis eceran, transportasi, dan telekomunikasi. Mitsubishi UFJ, Mizuho, NTT, TEPCO, Nomura, Mitsubishi Estate, Tokio Marine, Japan Railway, Seven & I, dan Japan Airlines adalah nama-nama perusahaan Jepang yang termasuk perusahaan terbesar dunia. Kebijakan Pemerintah Jepang di masa Perdana Menteri Junichiro Koizumi melakukan swastanisasi Japan Post. Enam keiretsu utama terdiri dari grup Mitsubishi, Sumitomo, Fuyo, Mitsui, Dai-Ichi Kangyo, dan Sanwa. Sejumlah 326 perusahaan Jepang berada dalam daftar Forbes Global 2000 atau 16,3% dari total perusahaan dalam daftar Forbes Global 2000 pada tahun 2006.

§  Sektor industry

Industri ekspor utama Jepang adalah otomotif, elektronik konsumen (lihat industri elektronik konsumen Jepang), komputer, semikonduktor, besi, dan baja. Industri penting lain dalam ekonomi Jepang adalah petrokimia, farmasi, bioindustri, galangan kapal, dirgantara, tekstil, dan makanan yang diproses. Industri manufaktur Jepang banyak bergantung pada impor bahan mentah dan bahan bakar minyak.

Kawasan industri tersebar di sejumlah prefektur. Di wilayah Kantō, kawasan industri berada di Chiba, Kanagawa, Saitama, dan Tokyo (kawasan industri Keihin). Di wilayah Tōkai, kawasan industri Chukyo-Tokai berada di Aichi, Gifu, Mie, dan Shizuoka. Di wilayah Kansai, kawasan industri Hanshin berada di Osaka, Kyoto, dan Kobe. Kawasan industri Setouchi mencakup barat daya Pulau Honshu dan bagian utara Shikoku sekitar Laut Pedalaman Seto, sementara di Kyushu, kawasan industri berada di bagian utara Kyushu (Kitakyūshū)

§  Pertanian

Padi adalah tanaman pangan terpenting di Jepang. Pemandangan sawah dan hasil panen di Kurihara, Prefektur Miyagi pada musim gugur

Walaupun hanya 12% dari luas daratan di Jepang yang bisa dipergunakan untuk pertanian, namun hasilnya termasuk memuaskan. Besarnya hasil pertanian didukung oleh kesuburan lahan pertanian karena tanah yang mengandung abu vulkanis. Di samping itu, penggarapan lahan pertanian dilakukan secara intensif dengan didukung teknologi maju. Sektor pertanian adalah sektor yang diproteksi pemerintah dan menerima subsidi dalam jumlah besar.

Hasil pertanian Jepang berupa padi, kentang, jagung, gandum, kacang, kedelai, dan teh. Hasil peternakan berupa babi, ayam, telur, sapi dan susu. Sayur-sayuran berupa lobak, kubis, ketimun, tomat, wortel, bayam, dan selada. Sedangkan buah-buahan yang banyak ditanam adalah apel dan jeruk. Apel merupakan produk unggulan Tohoku dan Hokkaido. Buah pir merupakan produk pertanian unggulan Prefektur Tottori. Perkebunan jeruk berada di Shikoku, Shizuoka, dan Kyushu. Tanaman pir dan jeruk dibawa masuk ke Jepang oleh pedagang Belanda di Nagasaki pada akhir abad ke-18.

Padi adalah tanaman pangan yang sangat diproteksi pemerintah Jepang. Beras impor dikenakan bea masuk 490% dan pembatasan kuota sebesar 7,2% dari rata-rata konsumsi beras tahun 1968 hingga 1988. Impor di luar kuota tidak dilarang, namun dikenakan bea masuk \341 per kilogram. Tarif bea masuk beras impor yang sekarang (490%) diperkirakan akan naik menjadi 778% menurut perhitungan baru yang akan diberlakukan sesuai Putaran Doha.

Walaupun Jepang biasanya dapat melakukan swasembada beras (kecuali beras untuk membuat senbei dan makanan olahan), Jepang harus mengimpor 50% dari kebutuhan konsumsi serealia dan bergantung pada impor daging. Jepang mengimpor gandum, sorgum, dan kedelai dalam jumlah besar, terutama dari Amerika Serikat. Jepang merupakan pasar terbesar bagi ekspor pertanian Uni Eropa.

§  Perikanan

Jepang menempati urutan ke-2 di dunia di belakang Republik Rakyat Cina dalam tonase penangkapan ikan (tahun 1989: 11,9 juta ton), kenaikan tipis dari 11,1 juta ton pada tahun 1980. Setelah terjadi krisis minyak 1973, perikanan laut dalam di Jepang menurun. Pada tahun 1980-an, total tangkapan ikan per tahun rata-rata 2 juta ton. Perikanan lepas pantai mencapai 50 % dari penangkapan ikan total pada akhir 1980-an, meski beberapa kali mengalami kenaikan dan penurunan.

Perikanan pesisir dilakukan dengan perahu kecil, jala, atau teknik penangkaran terhitung sekitar sepertiga produksi total industri perikanan Jepang. Sementara itu, perikanan lepas pantai dengan kapal ukuran menengah terhitung sekitar lebih dari separuh produksi total. Di antara hasil laut yang diambil misalnya: sarden, cakalang, kepiting, udang, salem, cumi-cumi, kerang, tuna, saury, yellowtail, dan makerel.

Jepang termasuk salah satu negara yang memiliki armada perikanan terbesar di dunia. Walaupun demikian, Jepang adalah negara pengimpor hasil laut terbesar di dunia (senilai AS$ 14 milyar) Sejak tahun 1996, Jepang berada di peringkat ke-6 dalam total tangkapan ikan di bawah RRC, Peru, Amerika Serikat, Indonesia, dan Chili. Jepang juga menebarkan kontroversi dengan mendukung perburuan ikan paus.

F.     Politik

Sistem politik Jepang adalah menganut negara monarki konstitusional yang sangat membatasi kekuasaan Kaisar Jepang.Sebagai kepala negara seremonial, kedudukan Kaisar Jepang diatur dalam konstitusi sebagai “simbol negara dan pemersatu rakyat”. Kekuasaan pemerintah berada di tangan Perdana Menteri Jepang dan anggota terpilih Parlemen Jepang, sementara kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat Jepang. Kaisar Jepang bertindak sebagai kepala Negara dalam urusan diplomatik.

Parlemen Jepang adalah parlemen dua kamar yang dibentuk mengikuti sistem Inggris. Parlemen Jepang terdiri dari Majelis Rendah dan Majelis Tinggi. Majelis Rendah Jepang terdiri dari 480 anggota dewan. Anggota majelis rendah dipilih secara langsung oleh rakyat setiap 4 tahun sekali atau setelah majelis rendah dibubarkan.

Majelis Tinggi Jepang terdiri dari 242 anggota dewan yang memiliki masa jabatan 6 tahun, dan dipilih langsung oleh rakyat. Warganegara Jepang berusia 20 tahun ke atas memiliki hak untuk memilih.

Kabinet Jepang beranggotakan Perdana Menteri dan para menteri. Perdana Menteri adalah salah seorang anggota parlemen dari partai mayoritas di Majelis Rendah. Partai Demokrat Liberal (LDP) berkuasa di Jepang sejak 1955, kecuali pada tahun 1993. Pada tahun itu terbentuk pemerintahan koalisi yang hanya berumur singkat dengan partai oposisi. Partai oposisi terbesar di Jepang adalah Partai Demokratik Jepang.

Perdana Menteri Jepang adalah kepala pemerintahan. Perdana Menteri diangkat melalui pemilihan di antara anggota Parlemen. Bila Majelis Rendah dan Majelis Tinggi masing-masing memiliki calon perdana menteri, maka calon dari Majelis Rendah yang diutamakan. Pada praktiknya, perdana menteri berasal dari partai mayoritas di parlemen. Menteri-menteri kabinet diangkat oleh Perdana Menteri.

Kaisar Jepang mengangkat Perdana Menteri berdasarkan keputusan Parlemen Jepang, dan memberi persetujuan atas pengangkatan menteri-menteri kabinet. Perdana Menteri memerlukan dukungan dan kepercayaan dari anggota Majelis Rendah untuk bertahan sebagai Perdana Menteri.

Jepang adalah sebuah negara kepulauan yang didirikan oleh Kaisar Jimmu pada abad ke-7 SM. Jepang merupakan sebuah negara yang paling disegani di wilayah Asia karena memiliki tekhnologi yang jauh lebih maju dibandng dengan negara-negara di sekitarnya. Di Jepang terdapat 47 pemerintah daerah tingkat prefektur (setingkat provinsi) dan memiliki lebih dari 3300 pemerintah daerah pada tingkat bawah. Para kepala pemerintah daerah tersebut dipilih oleh rakyat setempat melalui pemilihan.

Bentuk negara Jepang sendiri adalah sebuah negara yang monarki konstitusional yang sangat membatasi kekuasaan Kaisar Jepang. Mengenai sistem pemerintahan, Jepang menjalankan sistem pemerintahan parlementer, sama seperti yang dijalankan di Negara Inggris dan Kanada. Sejak tahun 1947 di Jepang mulai berlaku sebuah konstitusi atau Udang-Undang Dasar yang didasarkan pada tiga prinsip, yaitu : kedaulatan rakyat, hormat terhadap hak – hak asasi manusia, dan penolakan perang. Di dalam konstitusi ini juga menetapkan tentang tiga kemandirian badan pemerintah yang terdiri dari :

* Badan Legislatif

biasa disebut Diet atau parlemen

* Badan Eksekutif

terdiri dari anggota cabinet

* Badan Yudikatif

berfungsi sebagai pengadilan hokum

Di Jepang, jabatan kepala negara ada di tangan Kaisar. Walaupun demikian, fungsi Kaisar sebagai kepala negara hanyalah sebagai seremonial belaka. Karena kedudukan Kaisar sendiri diatur dalam Undang-Undang Dasar sebagai simbol dan pemersatu rakyat. Sehingga Kaisar Jepang hanya bertindak sebagai kepala negara yang mengurusi segala urusan yang berhubungan dengan diplomatik. Sedangkan untuk jabatan kepala pemerintahan ada di tangan perdana menteri.

Diet sebagai badan tertinggi dari kekuasaan negara juga berfungsi sebagai pembuat undang-undang. Anggota Diet terdiri dari Majelis Rendah dengan 480 anggota dan Majelis Tinggi dengan 242 anggota. Para anggota Diet akan memilih Perdana Menteri dari kalangan mereka sendiri. Kemudian Perdana Menteri terpilih akan membentuk kabinet. Kabinet akan bertugas dibawah kepemimpinan Perdana Menteri, tetapi kabinet dalam mejalankan tugasnya akan bertanggung-jawab kepada Diet.

Kewenangan Yudikatif ada di tangan Mahkamah Agung serta pengadilan-pengadilan yang lebih rendah. Di Jepang, pengadilan-pengadilan yang mengurusi masalah hukum terdiri dari: Pengadilan Tinggi, Pengadilan Distrik, dan Pengadilan Sumir (menangani kasus ringan, seperti pelanggaran lalu lintas). Mahkamah Agusng sendiri terdiri dari Ketua Mahkamah Agung dan 14 hakim lainnya. Ketua Mahkamah Agung dan semua anggotanya ditunjuk oleh kabinet.

G.    Sosial Budaya

Budaya Jepang mencakup interaksi antara budaya asli Jomon yang kokoh dengan pengaruh dari luar negeri yang menyusul. Mula-mula Cina dan Korea banyak membawa pengaruh, bermula dengan perkembangan budaya Yayoi sekitar 300 SM.

Kini Jepang merupakan salah sebuah pengekspor budaya pop yang terbesar. Anime, manga, mode, film, kesusastraan, permainan video,dan musik Jepang menerima sambutan hangat di seluruh dunia, terutama di negara-negara Asia yang lain. Pemuda Jepang gemar menciptakan trend baru dan kegemaran mengikut gaya mereka memengaruhi mode dan trend seluruh dunia. Pasar muda-mudi yang amat baik merupakan ujian untuk produk-produk elektronik konsumen yang baru, di mana gaya dan fungsinya ditentukan oleh pengguna Jepang, sebelum dipertimbangkan untuk diedarkan ke seluruh dunia.

Baru-baru ini Jepang mula mengekspor satu lagi komoditas budaya yang bernilai: olahragawan. Popularitas pemain bisbol Jepang di Amerika Serikat meningkatkan kesadaran warga negara Barat tersebut terhadap segalanya mengenai Jepang.

Orang Jepang biasanya gemar memakan makanan tradisi mereka. Sebagian besar acara TV pada waktu petang dikhususkan pada penemuan dan penghasilan makanan tradisional yang bermutu. Makanan Jepang mencetak nama di seluruh dunia dengan sushi, yang biasanya dibuat dari berbagai jenis ikan mentah yang digabungkan dengan nasi dan wasabi. Sushi memiliki banyak penggemar di seluruh dunia. Makanan Jepang bertumpu pada peralihan musim, dengan menghidangkan mi dingin dan sashimi pada musim panas, sedangkan ramen panas danshabu-shabu pada musim dingin.

Agama yang paling dominan di Jepang adalah budha. Data pada tahun 1994 mencatat pemeluk agama ini 90 juta jiwa. Agama Kristen juga termasuk agama yang banyak pemeluknya, yaitu mencapai 1.5 juta jiwa. Selain itu masih banyak agama dan kepercayaan lainnya, di antara agama-agama itu muslim diperkirakan 100 ribu jiwa. Angka itu sudah termasuk warga asing yang tinggal sementara di Jepang.

Sinto merupakan satu kepercayaan di Jepang yang telah ada sejak zaman dahulu kala. Sinto merupakan kepercayaan yang menekankan bahwa alam ini memiliki kekuatan, seperti sungai, batu, dan lain sebagainya. Pada masa sebelum Perang Dunia II, Sinto merupakan agama resmi negara. Namun saat ini tidak lagi. Kepopulerannya dikalahkan Agama Budha. Walaupun demikian、identitas agama di Jepang sudah sedemikian pudarnya sehingga kebanyakan orang Jepang merayakan kelahiran di kuil Sinto, pernikahan di gereja, dan upacara kematian di kuil Budha.

Salah satu budaya Jepang yang masih menunjukkan bahwa mereka belum melupakan adat istiadatnya adalah banyaknya festival-festival yang diadakan. Yang terbesar antara lain adalah festival Tanabata dan festival Bon. Pada saat festival seperti ini semua orang berkumpul di lapangan atau pun jalan-jalan dan bergembira sambil menari dan minum-minuman keras. Yang terakhir ini pun termasuk budaya Jepang yang turun-temurun dari dahulu kala.

§  Tradisi Penamaan di Jepang

Nama di Jepang terdiri dari dua bagian : family name dan first name. Nama ini harus dicatatkan di kantor pemerintahan (kuyakusho), selambat-lambatnya 14 hari setelah seorang bayi dilahirkan. Semua orang di Jepang kecuali keluarga kaisar, memiliki nama keluarga. Tradisi pemakaian nama keluarga ini berlaku sejak jaman restorasi Meiji, sedangkan di era sebelumnya umumnya masyarakat biasa tidak memiliki nama keluarga. Sejak restorasi meiji, nama keluarga menjadi keharusan di Jepang. Dewasa ini ada sekitar 100 ribu nama keluarga di Jepang, dan diantaranya yang paling populer adalah Satou dan Suzuki. Jika seorang wanita menikah, maka dia akan berganti nama keluarga, mengikuti nama suaminya. Namun demikian, banyak juga wanita karir yang tetap mempertahankan nama keluarganya. Dari survey yang dilakukan pemerintah tahun 1997, sekitar 33% dari responden menginginkan agar walaupun menikah, mereka diizinkan untuk tidak berganti nama keluarga [2]. Hal ini terjadi karena pengaruh struktur masyarakat yang bergeser dari konsep “ie”(家) dalam tradisi keluarga Jepang. Semakin banyak generasi muda yang tinggal di kota besar, sehingga umumnya menjadi keluarga inti (ayah, ibu dan anak), dan tidak ada keharusan seorang wanita setelah menikah kemudian tinggal di rumah keluarga suami. Tradisi di Jepang

§  Kebiasaan Baik Masyarakat Jepang

Rajin dan Giat Belajar

Jepang bisa maju seperti sekarang ini karena mereka rajin belajar, murid - murid di Jepang biasa belajar sampai lebih dari 12 jam, dari pagi pukul 08.00 sampai pukul 17.00. Setelah selesai di sekolah mereka tidak langsung pulang tapi mereka belajar di Juku ( semacam bimbingan belajar). Mereka belajar di Juku bisa sampai pukul 22.00 dan baru pulang sekitar pukul 24.00. Kalau tidak ada kegiatan di juku mereka biasanya mengikuti les yang menunjang bakat mereka misalnya menari, karate, les piano dan lain-lain

Disiplin Waktu

Masyrakat Jepang sangat mengahargai waktu. Disana mereka berangkat kerja dan sekolah sangat pagi dan jarang sekali ada yang telat, itu juga dikarenakan mereka lebih suka berangkat dengan kendaraan umum seperti kereta, daripada berangkat dengan kendaraan pribadi mereka.

Sangat Kreatif dan Inofatif

Orang jepang bisa membuat berbagai macam kerajinan, misal memasak, membuat roti, origami, dan masih banyak yang lainnya.

Menjaga Tradisi

Perkembangan teknologi dan ekonomi, tidak membmuat bangsa Jepang kehilangan tradisi dan budayanya. Sampai saat ini masyarakat Jepang masih terus melestarikan tradisi dan budaya dari jaman dulu. Tidak heran jika Jepang menjadi salah satu negara yang memiliki budaya yang sangat menarik

§  Kebiasaan Buruk Masyarakat Jepang

Bunuh Diri

Pada tahun 2012 tercatat setidaknya 76 orang bunuh diri setiap harinya

Faktor bunuh diri yang sering terjadi adalah karena tekanan tanggung jawab ekonomi.

Hikikomori berasal dari kata menarik diri. Kebanyakan hikikomori adalah laki-laki, walau ada juga yang perempuan.

Faktor penyebab nya tidak begitu jelas, Namun kebanyakan publik menyalahkan faktor keluarga, Tekanan akademik di sekolah, pelecehan di sekolah (school bullying), dan video game di Jepang yang luar biasa menggoda.

Jumlah pastinya tidak diketahui pasti, ada yang menghitung sekitar 1 persen dari populasi. Ini berarti sekitar 1 juta orang Jepang hikikomori. Hitungan yang lebih konservatif berkisar antara 100 ribu dan 320 ribu orang yang hikikomori. Mereka biasanya berusia 20tahunan.

Yang mereka lakukan hanya diam dikamar dan bergulat dengan dunia maya, menonton anime, baca manga, bahkan terkadang aktivitas makan dan buang air kecil dilakukan dikamar. Walau tidak punya kamar mandi mereka akan menampunya di plastik atau botol.

Hal yang terekstrim yang mereka lakukan adalah ada yang menculik gadis kecil untuk "disimpan" sebagai "teman" di kamarnya. mereka mungkin akan melepaskan gadis tersebut jika mereka ingin, atau gadis itu harus mencari jalan keluarnya sendiri, atau dia tidak akan pernah bisa keluar lagi.

Semakin tua seseorang hikikomori, semakin kecil kemungkinan dia bisa berkompeten di dunia luarnya. Bila setahun lebih hikikomori, ada kemungkinan dia tidak bisa kembali normal lagi untuk bekerja atau membangun relasi sosial dalam waktu lama, menikah misalnya.

Beberapa tidak akan pernah meninggalkan rumah orang tuanya. Pada banyak kasus, saat orang tuanya meninggal atau pensiun akan menimbulkan masalah karena mereka tanpa kemampuan kerja dan sosial minimal – bahkan untuk membicarakan masalahnya dengan orang lain atau kantor pemerintah.

H.    Hukum

Hukum awal Jepang sangat dipengaruhi oleh hukum Cina. Sebelum karakter Cina yang ditransplantasikan dan diadopsi oleh Jepang, Jepang punya alfabet mereka sendiri yang merekam sejarah mereka. Karakter Cina dikenal ke Jepang di abad-abad sebelumnya, namun proses asimilasi karakter ini ke dalam sistem bahasa asli mereka berlangsung pada abad ketiga. Hal ini disebabkan semangat orang Jepang untuk transplantasi budaya peradaban benua canggih, yang dicapai terutama melalui negara-negara yang berdekatan seperti Semenanjung Korea bukan langsung dari daratan Cina. Dua sistem besar filsafat manusia dan agama, Konfusianisme dan Buddha, secara resmi ditransplantasikan dalam 284-5 dan 522 AD masing-masing, dan menjadi sangat terakulturasi ke dalam pemikiran Jepang adat dan etika. David dan Zweigert dan Kotz berpendapat bahwa yang lama doktrin Cina Konfusius, yang menekankan sosial / kelompok / masyarakat harmonis daripada kepentingan individu, telah sangat berpengaruh dalam masyarakat Jepang, dengan konsekuensi bahwa individu cenderung menghindari litigasi mendukung kompromi dan konsiliasi. Selain itu, berbagai seni canggih dan teknik dalam setiap bidang produksi, seperti pertanian, tenun, pembuatan gerabah, konstruksi bangunan, obat-obatan dan penyamakan, dibawa ke Jepang oleh para imigran dari semenanjung tersebut. Pengaruh menyapu imigran ini dibuktikan dengan banyak nama asal Cina masih ada di nama-nama keluarga (Misalnya, asal Hata (秦) klan yang memperkenalkan tenun ke Jepang adalah Qin (秦) Dinasti Cina.nama tempat dan nama-nama kuil Shinto di bagian barat Jepang.

Aliran besar imigran dipercepat oleh kondisi internal dan eksternal. Faktor eksternal adalah ketidakstabilan politik terus dan kekacauan di Korea, serta perjuangan untuk hegemoni pusat antara dinasti Cina dan kerajaan. Gangguan ini menghasilkan sejumlah besar pengungsi yang diasingkan atau terpaksa melarikan diri dari negara mereka sendiri. Imigran ke Jepang termasuk kelas istimewa, seperti pejabat berpengalaman dan teknisi yang sangat baik. Banyak dari mereka dipekerjakan di pengadilan Jepang, dan termasuk dalam sistem peringkat resmi yang telah diperkenalkan oleh imigran sendiri. Ada kemungkinan bahwa banyak lembaga hukum lainnya juga diperkenalkan, meskipun sebagian daripada sistematis, dan ini mungkin pertama transplantasi hukum asing ke Jepang.

Selama periode ini, hukum tidak tertulis Jepang dan belum dewasa, dan dengan demikian jauh dari yang terdiri dari setiap sistem hukum resmi. Meskipun demikian, masyarakat Jepang tidak bisa berfungsi tanpa beberapa jenis hukum, namun tidak resmi. Hukum yang mengatur kehidupan sosial masyarakat dapat ditemukan dalam deskripsi umum kontemporer dalam buku sejarah Cina. Yang paling mencatat ini adalah The Record pada Pria dari Wa, yang ditemukan dalam Sejarah Wei, menggambarkan negara Jepang bernama Yamatai (atau Yamato) diperintah oleh Ratu Himiko pada abad kedua dan ketiga. Menurut cerita ini, hukum adat Jepang didasarkan pada sistem klan, dengan masing-masing klan membentuk unit kolektif masyarakat Jepang. Sebuah klan keluarga terdiri diperpanjang dan dikendalikan oleh pemimpinnya, yang melindungi hak-hak anggota dan tugas mereka dipaksakan dengan hukuman sesekali untuk kejahatan. Hukum pengadilan mengorganisir pemimpin klan menjadi struktur kekuasaan yang efektif, dalam rangka untuk mengontrol seluruh masyarakat melalui sistem klan. Bentuk hukum ini tidak jelas diketahui, tetapi mereka dapat dicirikan sebagai adat dan tidak resmi, sebagai kekuatan resmi jarang dapat diidentifikasi. Dalam periode ini, pemerintahan yang lebih kuat dan sistem hukum yang lebih maju daripada hukum klan tidak resmi dari kepala klan berjuang diperlukan efektif untuk mengatur masyarakat secara keseluruhan. Yamatai pasti pemerintah pusat pertama yang berhasil mengamankan daya yang diperlukan melalui kepemimpinan Ratu Himiko, yang terkenal sebagai dukun. Ini mengarah pada pernyataan bahwa Yamatai memiliki sistem sendiri primitif hukum, mungkin hukum pengadilan, yang memungkinkannya untuk mempertahankan pemerintah atas hukum klan yang bersaing. Akibatnya, sistem hukum secara keseluruhan membentuk pluralisme hukum primitif dari hukum pengadilan dan hukum klan. Hal ini juga dapat menegaskan bahwa sistem hukum seluruh ideologis didirikan pada postulat adat yang melekat pada keyakinan keagamaan-politik perdukunan dewa-dewa politeistis dan yang disebut Kami dan kemudian berkembang menjadi Shintoism.Masaji Chiba, "Jepang" Poh -Ling Tan, (ed), Sistem Hukum Asia, Butterworths, London, 1997 di 91. Dua kualifikasi dapat ditambahkan ke pernyataan ini. Pertama, beberapa hukum Korea harus telah ditransplantasikan, meskipun tanpa sistem, ini dapat dilihat oleh sistem peringkat dalam hukum pengadilan dan adat istiadat setempat antara imigran menetap. Kedua, hukum resmi tidak jelas dibedakan dari hukum resmi, ini adalah karena kurangnya formalitas tertulis, meskipun hukum pengadilan secara bertahap muncul menjadi hukum negara formal sejauh pemerintah pusat prihatin. Untuk alasan ini, tidak dapat dipungkiri bahwa pluralisme hukum primitif telah dikembangkan berdasarkan pada pengadilan dan hukum klan, sebagian dengan hukum Korea dan sangat dengan hukum adat. Ciri-ciri pluralisme hukum, namun primitif, adalah prototipe dari sistem hukum Jepang yang dikembangkan pada periode-periode kemudian ke pluralisms hukum yang lebih terorganisir.

Perkembangan modern dan Hukum Jepang Hari Modernisasi awal hukum Jepang terutama didasarkan pada sistem hukum Eropa kontinental dan kurang Anglo-Amerika elemen. Pada awal Era Meiji., Sistem-terutama Eropa hukum hukum sipil Jerman dan Perancis-adalah model utamauntuk sistem peradilan dan hukum Jepang. Setelah Perang Dunia Kedua, sistem hukum Jepang mengalami reformasi besar di bawah bimbingan dan arahan pimpinan Pekerjaan. Amerika hukum itu pengaruh terkuat, pada waktu penggantian dan pada waktu yang dilapisi ke aturan yang ada dan struktur. Konstitusi, prosedur hukum pidana, dan hukum perburuhan, semua penting bagi perlindungan hak asasi manusia, dan hukum perusahaan secara substansial direvisi. Oleh karena itu, sistem hukum Jepang saat ini pada dasarnya adalah hibrida dari benua dan Anglo-Amerika struktur hukum, dengan kuat yang mendasari "rasa" dari karakteristik Jepang dan Cina adat. Sementara aspek historis tetap aktif dalam hukum, sekarang Jepang juga merupakan dinamis sistem yang telah mengalami reformasi besar dan perubahan dalam dua dekade terakhir serta.

PENUTUP

KESIMPULAN

Sistem Pemerintahan Jepang adalah negara kekaisaran, yang mana kepala negaranya seorang kaisar dengan kepala pemerintahan seorang perdana menteri. Raja hanya merupakan simbol pemersatu bangsa Jepang, sementara perdana menteri adalah orang yang ditugaskan atau berperan besar dalam menentukan setiap arah kebijakan yang ditempuh oleh negara tersebut.

Jepang memiliki ideologi yang di sebut HakkoIchiu (Delapan Penjuru Dunia Di Bawah Satu Atap) ideologi ini sangat diyakini oleh bangsa Jepang. Menurut ideologi ini, Jepang ditakdirkan untuk menguasai dunia. Ideologi HakkoIchiu ditanamkan pertama kali dimulai melalui proses sosialisasi di kalangan guru. Para guru inilah yang ditugasi untuk menanamkan dan menyebarkan ideologi ini.

Wajar sekali jika negara jepang menjadi negara maju karena negara ini memiliki pemimpin yang sangat bertanggung jawab. Contohnya : Perdana Menteri Jepang Naoto Kan mengatakan bahwa dia akan menyerahkan gajinya sampai krisis nuklir akibat tsunami di Jepang berakhir. Ada juga pemimpin yang menangis karena merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Selain itu banyak pemimpin yang memundurkan diri karena rasa malu dan merasa bersalah. Apabila seorang pejabat publik bersalah, secara otomatis ia akan mengundurkan diri dari jabatannya. Dan masih banyak lagi contoh lainnya.

Saat ini ekonomi pasar bebas dan industri Jepang merupakan yang ketiga terbesar di dunia setelah Amerika Serikat dan Republik Rakyat Cina.

Sistem politik Jepang adalah menganut negara monarki konstitusional yang sangat membatasi kekuasaan Kaisar Jepang. Sebagai kepala negara seremonial, kedudukan Kaisar Jepang diatur dalam konstitusi sebagai “simbol negara dan pemersatu rakyat”.

DAFTAR PUSTAKA / REFERENSI

http://dahniar1.blogspot.co.id/2013/10/sistem-pemerintahan-jepang.html

http://gelut.com/lifestyle/kebiasaan-orang-jepang/

http://peutrang.blogspot.co.id/2013/10/sifat-orang-jepang-yang-patut-dicontoh.html

http://bintangnusa.blogspot.co.id/2012/08/ideologi-negara-jepang.html

https://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20110918044620AAYvAoA

http://kaskushootthreads.blogspot.co.id/2013/08/susahnya-jadi-pejabat-di-jepang.html

http://dodifrans.blogspot.co.id/2015/04/sistem-perekonomian-jepang_4.html

https://puputnaeefha.wordpress.com/politik-jepang/

https://gracep3.wordpress.com/ips/sistem-politik-jepang/

http://tentangjapannegara.blogspot.co.id/2015/07/fakta-budaya-negara-jepang.html

http://rayaaprilia.blogspot.co.id/2011/10/keadaan-ekonomi-politik-hukum-dan.html